ylhjogja

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP digadang-gadang sebagai tonggak dekolonisasi hukum pidana nasional. Setelah lebih dari satu abad menggunakan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial, negara akhirnya memiliki KUHP yang diklaim lebih berkeadilan, berakar pada nilai Pancasila, dan mencerminkan kepribadian bangsa. Namun, pertanyaan yang patut diajukan bukan semata apakah …

Di Antara Teks dan Realitas: Telaah kritis KUHP Baru Selengkapnya »

Melalui kacamata yuridis, kedudukan buruh/pekerja dalam a quo adalah bebas. Pasal 5 dan 6 UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bagaimana sejatinya tiap masyarakat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi sebagai seorang pekerja/buruh. Namun kenyataannya, secara sosial ekonomis justru berbanding terbalik, pekerja/buruh tidaklah bebas. Didorong dengan fakta eksistensi lingkungan mencari kerja yang sangat kompetitif. …

Upah buruh tak dibayar, Imbas Relasi Kuasa Yang lebar, bagaimana upaya buruh agar dapat sejajar? Selengkapnya »

Dalam dinamika pewarisan, hukum waris memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan kepemilikan dan tanggung jawab terhadap harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Di Indonesia, sistem hukum waris perdata yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal sejumlah prinsip yang membentuk kerangka dasar pewarisan, di antaranya yang paling fundamental adalah hak …

TIGA HAK FUNDAMENTAL DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA Selengkapnya »

Akses keadilan adalah hak setiap warga negara, termasuk masyarakat miskin. Kini, harapan itu semakin nyata melalui program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan advokat yang berkomitmen membantu mereka yang membutuhkan. Program ini bertujuan memastikan setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang adil tanpa terkendala faktor ekonomi. Masyarakat kurang mampu yang menghadapi …

BANTUAN HUKUM GRATIS SEBAGAI HARAPAN BARU BAGI KEADILAN SOSIAL Selengkapnya »

Dalam proses persidangan, tahap pembuktian menjadi tahap yang sangat krusial. Tahap pembuktian memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memaparkan dasar-dasar yang cukup kepada hakim guna mendapatkan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa. Secara definitif menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa. Pembuktian …

MENGENAL JENIS ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA Selengkapnya »

Pada era sekarang masyarakat Indonesia banyak menghasilkan karya-karya di bidang bisnis dan Industri kreatif, seperti merek dagang baju atau kosmetik dan lain-lain, karya konten-konten di media sosial, karya lagu/musik,  karya gambar dan lain-lain, maka sangat penting untuk kita mengerti dan paham terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang meliputi Hak Cipta seperti merek, karya, logo, dan …

APA PENTINGNYA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNTUK MEREK DAGANG DAN USAHA? Selengkapnya »

Pailit dan bangkrut merupakan istilah yang sering didengar dalam dunia bisnis, namun pada kenyataanya masih banyak orang belum mengetahui bahwa kedua istilah ini memiliki makna dan konsekuensi yang berbeda, bagi pelaku usaha dan kreditur sangat penting untuk mengetahui mengenai perbedaan keduanya. Artikel ini akan menjelaskan pengertian pailit, perbedaan pailit dengan bangkrut dan bagaimana prosedur pengajuan …

MEMAHAMI PERBEDAAN SERTA PROSES HUKUM PAILIT DAN BANGKRUT Selengkapnya »

Pailit dan bangkrut merupakan istilah yang sering didengar dalam dunia bisnis, namun pada kenyataanya masih banyak orang belum mengetahui bahwa kedua istilah ini memiliki makna dan konsekuensi yang berbeda, bagi pelaku usaha dan kreditur sangat penting untuk mengetahui mengenai perbedaan keduanya. Artikel ini akan menjelaskan pegertian pailit, perbedaan pailit dengan bangkrut dan bagaimana prosedur pengajuan …

PAILIT VS BANGKRUT Selengkapnya »

Perlu diketahui, Wanprestasi adalah tindakan tidak melaksanakan isi dari perjanjian itu atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi yang terdapat dalam perjanjian, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum adalah tindakan berupa melawan Undang-Undang yang dapat menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, maupun perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain.  Selanjutnya, dalam pemutusan perjanjian secara sepihak tergolong sebagai Perbuatan Melawan …

PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK, WANPRESTASI ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM? Selengkapnya »